Klausa Adalah Titik Kritis dalam Negosiasi Undang-Undang Kripto Gedung Putih

Pemerintahan Trump sedang menghadapi dilema serius dalam proses penyusunan undang-undang struktur pasar kripto. Menurut laporan terbaru, klausa adalah menjadi pembeda utama antara visi Gedung Putih dan proposisi dari anggota Kongres, khususnya mereka yang berasal dari Partai Demokrat. Direktur Eksekutif Komite Penasihat Aset Digital Presiden, Patrick Witt, telah memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi pemerintah dalam negosiasi ini.

Patrick Witt Tegaskan Garis Merah yang Tidak Dapat Dinegosiasikan

Patrick Witt menyatakan dengan jelas bahwa Gedung Putih tidak akan menerima setiap ketentuan yang secara langsung menargetkan Presiden Donald Trump atau usaha aset digital milik keluarganya. Pernyataan ini menandai komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan pribadi pemimpin negara dari pengawasan legislatif dalam undang-undang ini. Pihak eksekutif telah menentukan batasan ini sebagai hal yang tidak dapat disesuaikan, dengan Witt mendeskripsikan posisinya sebagai “garis merah” yang jelas dan tegas.

Klausa Anti-Korupsi adalah Inti Perbedaan Utama

Ketentuan yang paling menjadi soal adalah klausa anti-korupsi dan etika yang diusulkan oleh beberapa pembuat kebijakan Demokrat. Witt mengemukakan bahwa usulan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima” dan merupakan penyimpangan dari tujuan sebenarnya. Menurut pengakuannya, inti dari undang-undang yang sedang dikerjakan adalah regulasi pasar kripto yang komprehensif, bukan pemeriksaan etika terhadap individu tertentu. Pihak Gedung Putih berharap bahwa partai oposisi akan mengajukan versi yang lebih “seimbang dan dapat dinegosiasikan” untuk memfasilitasi kemajuan legislasi yang lebih cepat.

Stablecoin dan Kompromi Perbankan-Kripto

Di saat yang sama, prioritas utama Gedung Putih saat ini adalah untuk memfasilitasi undang-undang yang dapat diajukan untuk persetujuan presiden dalam waktu dekat. Negosiasi berfokus pada pencarian kompromi antara sektor perbankan tradisional dan industri kripto mengenai perbedaan hasil dan perlakuan terhadap stablecoin. Isu ini telah menjadi salah satu titik pertentangan penting dalam diskusi regulasi, dengan masing-masing pihak mempertahankan kepentingan ekonomi dan operasional mereka.

Hambatan Partai Demokrat dalam Proses Legislasi

Meskipun ada upaya untuk mencapai konsensus, hambatan nyata tetap ada. Partai Demokrat terus mendorong pembatasan bagi pejabat senior pemerintah dan anggota keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam industri kripto, yang dianggap penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Namun, penolakan tegas dari Gedung Putih terhadap klausa adalah jenis yang mencakup batasan personal ini telah menciptakan jalan buntu signifikan dalam proses legislasi. Prospek untuk melewati undang-undang struktur pasar kripto menjadi lebih kompleks dengan adanya perbedaan fundamental ini, dan negosiasi diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan.