Pengadilan federal Australia baru saja mengeluarkan keputusan penting, menuntut perusahaan layanan keuangan BPS Financial dikenai denda sebesar 14 juta AUD karena pelanggaran peraturan yang serius. Menurut informasi dari PANews, putusan ini menandai dampak kuat dari otoritas pengawas terhadap aktivitas keuangan yang tidak mematuhi hukum.
Qoin Wallet dan Pelanggaran Utama
BPS Financial harus menghadapi dua jenis hukuman utama terkait produk Qoin Wallet mereka. Sekitar 1,3 juta AUD dikenai denda karena perusahaan menyediakan layanan keuangan tanpa memiliki izin resmi dari Januari 2020 hingga pertengahan 2023. Selain itu, 8 juta AUD lainnya adalah hukuman atas pernyataan menyesatkan dan penipuan terkait produk ini, yang menyebabkan kebingungan serius bagi konsumen.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) - badan pengawas resmi - menuduh BPS terkait penerbitan produk investasi dan pemberian nasihat keuangan tanpa persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan.
Kesalahpahaman Serius dan Manajemen Kepatuhan yang Buruk
Dalam putusannya, pengadilan menunjukkan bahwa eksekutif senior BPS terlibat dalam pelanggaran ini, dan sistem pengendalian kepatuhan perusahaan tidak memadai. Pengadilan menyatakan bahwa pernyataan menyesatkan ini bersama dengan operasi tanpa izin merupakan “perilaku serius dan ilegal” menurut hukum Australia.
Pembatasan Operasi yang Berlangsung Satu Dekade
Selain denda, pengadilan melarang BPS Financial melakukan kegiatan penyediaan layanan keuangan tanpa izin selama sepuluh tahun ke depan. BPS juga diwajibkan mengumumkan pemberitahuan di aplikasi dan situs web Qoin Wallet sesuai permintaan pengadilan, untuk memberi tahu pengguna tentang pelanggaran ini. Perusahaan juga harus menanggung sebagian besar biaya hukum yang dikeluarkan ASIC selama penyelidikan dan proses hukum.
Kasus ini menegaskan pentingnya mematuhi regulasi keuangan dan menghindari pernyataan menyesatkan yang dapat merugikan investor.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
BPS Keuangan Dikenai Denda 14 Juta AUD Karena Pernyataan yang Menyesatkan tentang Qoin Wallet
Pengadilan federal Australia baru saja mengeluarkan keputusan penting, menuntut perusahaan layanan keuangan BPS Financial dikenai denda sebesar 14 juta AUD karena pelanggaran peraturan yang serius. Menurut informasi dari PANews, putusan ini menandai dampak kuat dari otoritas pengawas terhadap aktivitas keuangan yang tidak mematuhi hukum.
Qoin Wallet dan Pelanggaran Utama
BPS Financial harus menghadapi dua jenis hukuman utama terkait produk Qoin Wallet mereka. Sekitar 1,3 juta AUD dikenai denda karena perusahaan menyediakan layanan keuangan tanpa memiliki izin resmi dari Januari 2020 hingga pertengahan 2023. Selain itu, 8 juta AUD lainnya adalah hukuman atas pernyataan menyesatkan dan penipuan terkait produk ini, yang menyebabkan kebingungan serius bagi konsumen.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) - badan pengawas resmi - menuduh BPS terkait penerbitan produk investasi dan pemberian nasihat keuangan tanpa persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan.
Kesalahpahaman Serius dan Manajemen Kepatuhan yang Buruk
Dalam putusannya, pengadilan menunjukkan bahwa eksekutif senior BPS terlibat dalam pelanggaran ini, dan sistem pengendalian kepatuhan perusahaan tidak memadai. Pengadilan menyatakan bahwa pernyataan menyesatkan ini bersama dengan operasi tanpa izin merupakan “perilaku serius dan ilegal” menurut hukum Australia.
Pembatasan Operasi yang Berlangsung Satu Dekade
Selain denda, pengadilan melarang BPS Financial melakukan kegiatan penyediaan layanan keuangan tanpa izin selama sepuluh tahun ke depan. BPS juga diwajibkan mengumumkan pemberitahuan di aplikasi dan situs web Qoin Wallet sesuai permintaan pengadilan, untuk memberi tahu pengguna tentang pelanggaran ini. Perusahaan juga harus menanggung sebagian besar biaya hukum yang dikeluarkan ASIC selama penyelidikan dan proses hukum.
Kasus ini menegaskan pentingnya mematuhi regulasi keuangan dan menghindari pernyataan menyesatkan yang dapat merugikan investor.